Denny Indrayana
“Akan datang kepada manusia tahun-tahun (terbolak-balik) penuh tipu daya; orang-orang pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta; pengkhianat dipercaya (diberi amanah) dan orang-orang terpercaya dianggap pengkhianat”.
(HR. Ahmad dan Ibn Majah)
Ini hari-hari amat berat bagi Presiden Prabowo Subianto.
Harga minyak naik drastis. APBN dan fiskal menangis. Rakyat meringis. Politik masuk fase kritis.
Masa-masa berjoged di Istana, diiringi lagu Tabola Bale, sudah lewat. Dunia sedang dibolak-balik. Logika sedang diutak-atik. Otak terus dipaksa berakrobatik.
Perang adalah perang. Itu logika normal. Perang bukan damai. Itu pemaknaan berkebalikan, a contra rio. Itu cara berpikir yang masih sehat, waras.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, “Harga minyak 92 dollar AS masih aman, defisit APBN bisa dikendalikan”.
Pemaknaan a contrario-nya: jika harga minyak lebih dari 92 dollar, maka tidak aman, dan APBN tidak bisa lagi dikendalikan. Celakanya, sekarang harga minyak sudah di atas 100 dollar.
Masalahnya lagi, dunia sedang dipenuhi cara berpikir yang abnormal. Bagi Donald Trump, Ketua Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang baru saja memulai perang bersama Israel melawan Iran, “Perang adalah Perdamaian”.
Itu bukan hanya cara berlogika berkebalikan, a contrario. Itu sudah cara berpikir terbolak-balik, anti a contrario.
Tidak mungkin rasanya, Trump tiba-tiba rajin membaca novel distopia klasik berjudul “Nineteen Eighty-Four” karya George Orwell. George adalah penulis dan jurnalis yang seringkali mengkritik politik Inggris melalui karya-karyanya tentang kekuasaan, propaganda, dan bahaya totalitarianisme.
Di dalam novelnya, George Orwell menggunakan konsep “doublethink” alias politik propaganda. Cara berkomunikasi yang menjungkirbalikkan logika. Di novel itu ada istilah, “War is peace”, perang adalah perdamaian. “Freedom is Slavery”, kemerdekaan adalah perbudakan. “Ignorance is Strength”, ketidaktahuan adalah kekuatan.
Mungkinkah George sedang merasuk ke dalam alam pikir Presiden Trump? Bagaimana tidak?
Trump menjebak Prabowo dengan propaganda politik perjanjian dagang timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade). Padahal yang terjadi adalah penjajahan dagang.
Ada 214 kewajiban bagi Indonesia, berbanding hanya 9 bagi Amerika. Jelas bukan kesepakatan timbal balik, tapi satu arah perbudakan. Sejak lama, perdagangan bersifat sukarela (voluntary), bebas-merdeka, dan saling menguntungkan. Tapi di era Trump, perjanjian dagang berubah menjadi tipa-tipu ancaman tarif dagang, kebebasan niaga ala ART adalah perbudakan. “Freedom is Slavery”.
Mungkin, bukan Trump yang membaca novel George Orwell. Lebih mungkin Presiden Prabowo yang membacanya. Koleksi bukunya mestinya lebih banyak.
Buktinya, logika terbolak-balik sudah digunakan Prabowo ketika menulis “Paradoks Indonesia”. Bagi Prabowo, kekayaan alam Indonesia berbanding terbalik dengan kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia. Menjadikan Indonesia negara “Kaya Tapi Miskin”.
Dalam ilmu hukum, cara berpikir paradoks demikian sebenarnya sudah dikenalkan Protagoras, seorang filsuf Yunani kuno, melalui konsep “Paradox of the Court”. Yaitu, konsep berperkara hukum secara paradoksal, terbolak-balik.
Lalu, lihat kebijakan keuangan dalam negeri. Bukan soal MBG, Makan Bergizi Gratis. Sudah terlalu banyak antek asing yang mengkritiknya. Soal pembelian 105 ribu pikap dari India untuk Koperasi Merah Putih. Dipelopori oleh Joao De Sousa Mota, yang pernah bolak mengundurkan diri, ternyata balik tetap menduduki posisi Direktur Agrinas.
Presiden Prabowo telah menegaskan kebijakan efisiensi anggaran. Lalu, bagaimana menjelaskan pembelian pikap senilai Rp 240 triliun, yang cicilannya membebani APBN selama enam tahun, adalah penghematan? Apakah maknanya sudah berubah: Pemborosan adalah Penghematan.
Cilakanya, yang keseleo jungkir balik logikanya bukan hanya eksekutif. Legislatif juga ikut serta.
Bayangkan, apa logikanya, seorang yang telah dihukum melanggar etika, masih aktif sebagai pimpinan partai politik, tiba-tiba didapuk menjadi Yang Mulia Hakim Konstitusi. Yang bersangkutan disulap menyalip calon hakim konstitusi yang sudah dipilih pada Agustus tahun lalu.
Hanya Hakim Konstitusi saja yang syarat konstitusionalnya adalah “Negarawan”. Presiden saja pun tidak. Negarawan maknanya tidak tercela, mengedepankan kepentingan negara dibandingkan parpol dan golongan, tidak partisan.
Agaknya pemaknaan anti a contrario sudah mengubahnya menjadi: Negarawan adalah Partisan – yang boleh melanggar etika.
Hanya yudikatif yang memberikan kabar baik dan logika lurus keadilan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Menegaskan bahwa bersikap kritis, bukan antek asing, apalagi kejahatan.
Menguatkan bahwa pemikiran kritis dan pengetahuan adalah kekuatan. Maka logika jungkir balik ala George Orwell, bahwa “Ignorance is Strength”, ketidaktahuan alias kebodohan adalah kekuatan, harus dilawan.
******
Dalam konteks bernegara, pemaknaan akrobatik anti a contrario harus dihentikan. Karena selain tidak sehat buat logika waras, sebenarnya yang banyak terjadi adalah tipu-daya. Permainan kata-kata semata yang kaya propaganda, tapi miskin makna. Dalam bahasa Prabowo, hanya omon-omon belaka.
Persis seperti berorasi lantang mengejar koruptor ke Antartika, tapi tanpa aksi nyata memperkuat KPK, dan membiarkan korupsi marak di seputaran koalisi dan Istana.
Semoga Presiden Prabowo segera mengembalikan arah republik ke jalur logika lurus daulat rakyat, tidak menghamba pada Amerika, ataupun Cina. Tidak berputar jungkar balik, kusut berpilin-pilin.
Supaya tidak dituduh plin-plan, sebagai patriot, Prabowo mesti tegas dan tegar. Tidak bersikap paradoks ketika berhadapan dengan perang dan perbudakan dagang ala Trump. Karena, perang bukanlah perdamaian; Kemerdekaan dagang bukanlah perbudakan; dan kebodohan sama sekali bukan kekuatan.
Omon-omon (baca: ngomong-ngomong), Presiden Prabowo tetap boleh membaca kolom ini sambil berjoged dan bernyanyi lagu Tabola Bale. Tapi, jangan membawa kapal Indonesia menjadi karam, terbolak-balik. (*)
