Kalimantan Selatan, daerah kaya tambang yang nestapa. Dimana keadilan mati, dan hukum ditaklukkan oleh kuasa dan dana. Setelah tahun 90-an kayunya habis dibabat konglomerat, menyisakan rakyat yang tetap melarat, kini di 2000-an batu baranya menghadirkan haji kaya-raya, di tengah rakyat kebanyakan yang terus miskin-papa.
Sebelum lebih jauh menulis, saya berkewajiban dan berutang untuk menjelaskan kenapa menggunakan frasa, “kentut inkonstitusional” dalam tulisan ini. Bukan hal mudah bagi saya untuk menuliskan frasa tersebut, terutama karena sopan-santun dan rasa bahasa yang tidak nyaman untuk dibaca. Tetapi, melalui pertimbangan yang mendalam, akhirnya saya tetap menggunakan frasa itu, karena beberapa alasan.
“Bagaimana prediksi putusan MK terkait Pilpres 2024?” Itulah pertanyaan yang terus saya terima dari banyak orang, offline ataupun online, di Indonesia ataupun di Australia.
Film Dirty Vote yang disutradarai Dhandy Laksono, yang diperankan tiga ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar sedang viral serta menjadi perbincangan. Izinkan saya menyampaikan urun rembug, dan ikut mendorong diskusi publik yang lebih mendidik. Paling tidak, tawaran diskusi ini adalah cara saya memberi proteksi terhadap para pelaku pembuatan film tersebut. Karena langkah proteksi dari kriminalisasi, saat ini juga penting, bukan hanya apresiasi, apalagi caci-maki.
KAWAL MAHKAMAH KONSTITUSI, JEGAL MAHKAMAH KELUARGA
Cawe-cawe Presiden Jokowi yang menjadikan Gibran Cawapres lewat putusan Paman Usman, adalah kejahatan konstitusional dan pengkhianatan terhadap negara, yang layak diganjar dengan proses impeachment yang memecat Presiden Jokowi. Namun, terlihat jelas, nyaris tidak ada kekuatan parpol di DPR yang punya nyali untuk memulai proses konstitusional tersebut.
Pilpres 2024 sudah cacat sejak awal, utamanya setelah Presiden mencanangkan cawe-cawenya, yang terbukti bukan untuk kepentingan negara, tetapi untuk menjadikan Gibran cawapres, untuk membangun dinasti keluarga.
