Presiden (Tidak) Kebal Hukum

Beberapa waktu terakhir, ada perkembangan menarik di ketatanegaraan Amerika Serikat. Akhir Juli lalu, Presiden Joe Biden mengajukan tiga usulan penting untuk mengubah konstitusi. Pertama, menghilangkan hak imunitas mutlak bagi presiden dari tuntutan dan gugatan hukum. Kedua, pembatasan masa jabatan hakim agung, tidak lagi seumur hidup. Ketiga, pembuatan kode etik yang mengikat bagi semua hakim federal, termasuk hakim agung, yang mewajibkan mereka untuk mengungkapkan hadiah-hadiah yang diterimanya, membatasi diri dari aktivitas politik, dan mengundurkan diri dari perkara dimana dia atau pasangannya mempunyai kepentingan finansial, atau benturan kepentingan lainnya.

ME-MA-LU-KAN! Skandal Kursi Haram DPR Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan, daerah kaya tambang yang nestapa. Dimana keadilan mati, dan hukum ditaklukkan oleh kuasa dan dana. Setelah tahun 90-an kayunya habis dibabat konglomerat, menyisakan rakyat yang tetap melarat, kini di 2000-an batu baranya menghadirkan haji kaya-raya, di tengah rakyat kebanyakan yang terus miskin-papa.

Mahkamah Konstitusi, Pilpres 2024, dan “Kentut Inkonstitusional” Presiden Jokowi

Sebelum lebih jauh menulis, saya berkewajiban dan berutang untuk menjelaskan kenapa menggunakan frasa, “kentut inkonstitusional” dalam tulisan ini. Bukan hal mudah bagi saya untuk menuliskan frasa tersebut, terutama karena sopan-santun dan rasa bahasa yang tidak nyaman untuk dibaca. Tetapi, melalui pertimbangan yang mendalam, akhirnya saya tetap menggunakan frasa itu, karena beberapa alasan.

“BOCORAN” Putusan MK soal Pilpres 2024

“Bagaimana prediksi putusan MK terkait Pilpres 2024?” Itulah pertanyaan yang terus saya terima dari banyak orang, offline ataupun online, di Indonesia ataupun di Australia.

Dirty Vote, Cawe-Cawe Jokowi, dan Bahaya Penolakan Hasil Pilpres 2024

Film Dirty Vote yang disutradarai Dhandy Laksono, yang diperankan tiga ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar sedang viral serta menjadi perbincangan. Izinkan saya menyampaikan urun rembug, dan ikut mendorong diskusi publik yang lebih mendidik. Paling tidak, tawaran diskusi ini adalah cara saya memberi proteksi terhadap para pelaku pembuatan film tersebut. Karena langkah proteksi dari kriminalisasi, saat ini juga penting, bukan hanya apresiasi, apalagi caci-maki.