Presidensial, Presiden Sial, Presiden Sial(an) – Menggugat UU Kementerian Negara
Bapak Presiden Prabowo, apa kabar, selamat Rabu pagi. Bertemu lagi dengan surat saya yang apa adanya. Masih membahas dua isu utama: Konstitusi dan Korupsi.
Professor Denny Indrayana is the founder and Senior Partner of INTEGRITY Law Firm in Jakarta, Indonesia and INTEGRITY Lawyers in Melbourne, Australia. With 600 publications and practicing offices in two countries, Mr. Indrayana’s international reach can be attributed to more than 20 years of his legal experience, his background in studying and lecturing in renowned international universities (Indonesia, Australia and the USA) and his campaigns where he was subsequently appointed to work directly with the President of Indonesia.
Professor Indrayana obtained his Bachelor’s degree in 1995 from Universitas Gadjah Mada and his Master’s degree in 1997 from the University of Minnesota in the United States. In 2005, he received his PhD from the Melbourne University Law School. In 2010, he returned to Universitas Gadjah Mada to obtain the title of Professor in Constitutional Law. Between 2016 and 2019, he lectured at Melbourne University as a visiting professor and was appointed Associate Director of the Centre for Indonesia Law, Islam, and Society (CILIS) at the Faculty of Law.
Over the course of his career, Professor Indrayana actively campaigned against judicial mafia and corruption. Between 2008 and 2014, he served as a high-level public official from a President’s Yudhoyono Special Advisor for Law, Human Rights and Anti-Corruption to the cabinet serving as a Deputy Minister for Justice and Human Rights. For his service and dedication to the law enforcement and anticorruption campaign in the country, he was awarded by the President the high honour of the Mahaputra Utama Star (equivalent to Officer of the Order of Australia) in 2014.
Bapak Presiden Prabowo, apa kabar, selamat Rabu pagi. Bertemu lagi dengan surat saya yang apa adanya. Masih membahas dua isu utama: Konstitusi dan Korupsi.
Mas Wapres Gibran apa kabar? Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka!
Apa kabar Presiden Prabowo? Setelah beberapa kali sempat bersurat kepada Mas Wapres, hari ini saya kembali menyapa Bapak apa adanya?
Pencalonan Gibran tidak hanya diatur dengan mengubah syarat umur melalui Putusan 90 MK, yang merupakan Putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran; tetapi juga dengan mengubah syarat dokumen pendidikan minimal SMA atau sederajat. Simak video selengkapnya.
Mas Wapres Gibran, apa kabar? Selamat Jumat pagi. Izinkan saya melanjutkan surat kami yang apa adanya.
Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, salam kenal, selamat Kamis Pagi. Beberapa hari ini saya berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kali ini izinkan saya menyampaikan surat terbuka ini kepada Mas Wapres.